Samarinda – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Evaluasi Tenaga Pendamping Probebaya Kota Samarinda Tahun 2026 di Arutala Ballroom, Gedung B Lantai 4 Bapperida Kota Samarinda, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi untuk memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) agar semakin efektif dan tepat sasaran.

FGD dihadiri oleh unsur Pemerintah Kota Samarinda, antara lain Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, jajaran Bapperida, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan, serta 85 Tenaga Pendamping Probebaya Tahun 2026 yang terdiri atas pendamping bidang infrastruktur dan noninfrastruktur.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Probebaya sepanjang tahun 2026, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat.

Melalui diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, peserta berbagi pengalaman, masukan, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai dasar penyempurnaan mekanisme pendampingan serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.

Bapperida Kota Samarinda menegaskan bahwa peran tenaga pendamping sangat penting dalam memastikan pelaksanaan Probebaya berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, hasil evaluasi dari FGD ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

Sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kota Samarinda, Probebaya diharapkan terus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan di tingkat kelurahan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.