Samarinda, 24 Juli 2025 — Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, yang berlangsung pada 21–24 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memetakan dan mengantisipasi risiko korupsi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

SPI merupakan alat diagnosis awal yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat risiko korupsi berdasarkan persepsi dari tiga kelompok responden: pegawai internal, pengguna layanan (masyarakat), dan ahli (eksper). Penilaian ini menjadi dasar untuk perbaikan sistem, kebijakan antikorupsi, dan transparansi layanan publik.

Hasil SPI 2024 yang menjadi dasar dalam SPI 2025 menyoroti berbagai temuan penting, antara lain penyalahgunaan fasilitas kantor, konflik kepentingan, hingga pengelolaan anggaran perjalanan dinas dan honorarium yang belum optimal. Pemerintah Kota Samarinda telah menindaklanjuti hasil tersebut dengan merancang rencana aksi konkret, seperti sosialisasi antikorupsi di seluruh OPD, audit terhadap perjalanan dinas dan honorarium, serta penguatan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Kegiatan SPI 2025 juga terintegrasi dengan kampanye nasional Pariwara Antikorupsi, yang mengusung pesan “Biasakan yang Benar, Jangan Benarkan yang Biasa”. Kampanye ini melibatkan seluruh OPD dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaporan gratifikasi, pungli, dan pengisian survei SPI. Media kampanye yang digunakan meliputi video pendek, infografis, media sosial, hingga sosialisasi tatap muka.

Kepala Inspektorat Kota Samarinda menekankan bahwa survei ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini pemerintahan. “SPI bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kesadaran dan perubahan perilaku,” ujarnya.

Dengan tagline “Berani Mengisi, Habisi Korupsi”, SPI 2025 diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.