Samarinda, 5 Mei 2025 — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPERIDA) Kota Samarinda menyelenggarakan rapat klarifikasi capaian kinerja dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan perubahan RKPD Tahun 2025. Rapat dilaksanakan di Arutala Ballroom BAPPERIDA dan berlangsung dari pukul 08.15 hingga 12.30 WITA, dipimpin oleh Kepala Bidang P2EPD BAPPERIDA, Nadya Turisna, S.STP., M.Si.

Rapat ini membahas sejumlah poin penting terkait efisiensi anggaran dan strategi penyesuaian target kinerja di tengah proyeksi defisit APBD 2025. Hal ini disebabkan oleh prediksi realisasi SILPA Pra Audited yang tidak mencapai target serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah.

BAPPERIDA menekankan bahwa seluruh program dalam Perubahan RKPD 2025 harus merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu, perangkat daerah juga diharapkan menyiapkan rencana rasionalisasi kegiatan agar tidak terjadi pemotongan anggaran secara merata.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 2026 akan difasilitasi oleh BAPPERIDA melalui bidang PPM dan PSIW. Asistensi rincian sub kegiatan direncanakan berlangsung pada 14–16 Mei 2025, dan hasilnya akan menjadi dasar input ke dalam sistem SIPD-RI sebagai pagu final.

Seiring penyusunan RPJMD Kota Samarinda 2025–2029, perangkat daerah diminta menyampaikan program prioritas, target kinerja, dan pagu anggaran dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang berlangsung 6–9 Mei 2025. Batas waktu pengisian Bab 7 Ranwal RPJMD di Google Spreadsheet adalah 9 Mei 2025.

Dalam rapat tersebut juga ditetapkan pagu wajib sub kegiatan bagi setiap perangkat daerah pada tahun 2026, seperti penyusunan dokumen perencanaan (Rp75 juta), laporan capaian kinerja (Rp75 juta), evaluasi kinerja (Rp50 juta), hingga pelaksanaan forum perangkat daerah (Rp50 juta).

Kepala BAPPERIDA Kota Samarinda, H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si, berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama secara aktif dan sigap menyesuaikan target serta indikator kinerja agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.