Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda menggelar rapat tindak lanjut percepatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sekaligus membahas persiapan Kampung Percontohan Tahun 2026, Rabu (2/9/2026).

Rapat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat perencanaan dan percepatan pembangunan layanan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program PPSP sendiri didukung melalui berbagai instrumen perencanaan, antara lain Environmental Health Risk Assessment (EHRA), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), serta Matriks Program Kegiatan (MPK).

EHRA digunakan sebagai survei untuk memperoleh gambaran kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Risiko Sanitasi. Sementara itu, SSK menjadi dokumen perencanaan yang memuat profil sanitasi daerah dan strategi pembangunan sanitasi dalam jangka waktu lima tahun.

Dalam pembahasan tersebut, disampaikan pula kondisi capaian layanan air limbah domestik Kota Samarinda. Berdasarkan data tahun 2025, akses aman tercatat sebesar 13,52 persen, sedangkan akses layak termasuk akses aman mencapai 78 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya mengejar target pembangunan sanitasi daerah dan nasional.

Selain sektor air limbah domestik, percepatan pengelolaan persampahan juga menjadi bagian penting dalam Program PPSP. Kota Samarinda telah memiliki berbagai sarana pengelolaan sampah, di antaranya 98 unit bank sampah, 2 unit TPS3R, 2 unit TPST, serta 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun demikian, pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk belum seluruh rumah tangga mendapatkan layanan dan masih rendahnya persentase sampah yang terolah.

Melalui rapat tindak lanjut ini, para pemangku kepentingan membahas berbagai isu strategis dan rekomendasi percepatan pembangunan sanitasi, baik pada aspek teknis pelayanan, regulasi, kelembagaan, pendanaan, maupun peran serta masyarakat.

Beberapa rekomendasi yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi infrastruktur pengelolaan air limbah domestik, peningkatan penggunaan tangki septik layak, penguatan penyedotan lumpur tinja terjadwal, peningkatan kualitas pengolahan sampah, digitalisasi pendataan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan persampahan.

Salah satu agenda penting yang turut dipersiapkan adalah pelaksanaan Kampung Percontohan Tahun 2026. Program ini merupakan usulan baru dalam penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Tahun 2026, dengan menerapkan kegiatan sanitasi pada desa atau kelurahan terpilih yang direkomendasikan oleh Pokja Daerah.

Kampung Percontohan dirancang dengan konsep “Halus nan Bungas”, yaitu kegiatan berskala kecil namun memiliki dampak besar dan memenuhi lima aspek utama pembangunan sanitasi, meliputi aspek teknis, regulasi, kelembagaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

Pemilihan lokasi Kampung Percontohan direkomendasikan berada pada kawasan dengan tingkat risiko sanitasi tertentu, khususnya area kategori kuning dan merah. Pelaksanaannya diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pemerintah kelurahan, kelompok masyarakat, serta dukungan pendanaan kolaboratif melalui APBD, iuran masyarakat, dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Melalui percepatan Program PPSP dan persiapan Kampung Percontohan Tahun 2026, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat menghadirkan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, serta pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan nyaman bagi masyarakat menuju Samarinda Maju, Kota Peradaban.