SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Kota Samarinda Periode Tahun 2026–2029 pada Rabu (23/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WITA di Ruang Rapat Klinik Perencanaan Lantai 2 Bapperida Kota Samarinda ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah dan lintas sektor terkait.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 000.9.2-05/167/HK-KS/VI/2026 tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Samarinda Periode Tahun 2026–2029. SK tersebut ditetapkan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada 12 Juni 2026.

Pembentukan Pokja BSAN ini mengacu pada implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Susunan keanggotaan Pokja dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Ketua, didampingi Kepala Bapperida Kota Samarinda sebagai Wakil Ketua, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai Koordinator.

Adapun perwakilan yang diundang dalam rapat koordinasi ini meliputi unsur Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang PAUD/PNF, SD, dan SMP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta jajaran pejabat dan staf teknis Bapperida Kota Samarinda.

Tugas dan Fokus Utama Pokja BSAN

Kelompok Kerja ini memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun hingga 2029 dengan beberapa mandat utama, di antaranya:

1. Edukasi dan Sosialisasi: Mengencangkan kampanye literasi digital untuk mencegah cyberbullying, edukasi sekolah sehat, serta pembentukan karakter keluarga.
2. Pencegahan dan Penanganan Kasus: Menerima, memverifikasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran BSAN, serta memfasilitasi pendampingan psikososial dan hukum bagi korban.
3. Peningkatan Kapasitas & Sarpras: Memfasilitasi Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemenuhan sarana-prasarana pendukung keamanan sekolah.
4. Penganggaran dan Integrasi Lintas Sektor: Mengoordinasikan dukungan anggaran dan sinkronisasi program antar-Perangkat Daerah hingga tingkat kelurahan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Samarinda berharap seluruh anggota Pokja dapat menyelaraskan langkah, memilah, dan merealisasikan program-program strategis guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi para peserta didik di Kota Samarinda.