SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah melalui pemetaan berbagai isu strategis yang akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Penjaringan aspirasi tersebut dilakukan dengan melihat kondisi kewilayahan, sosial, demografi, ekonomi, hingga keterkaitan pembangunan daerah dengan program nasional dan isu global. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pembangunan Samarinda mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus merespons dinamika pembangunan di tingkat regional, nasional, dan global.

Dalam kajian tersebut, Samarinda memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), pusat perdagangan dan jasa, simpul transportasi multimoda, pusat pendidikan, riset dan kesehatan regional, sekaligus mitra dan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Posisi tersebut membuka peluang besar bagi Samarinda untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sejalan dengan konsep Tri-City Development Plan, Samarinda, Balikpapan dan Nusantara diarahkan untuk saling melengkapi dalam membangun kawasan ekonomi yang terintegrasi. Samarinda memiliki peran penting sebagai pusat pelayanan publik, pendidikan, riset, perdagangan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung dinamika kawasan IKN.

Dari pemetaan tersebut, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya penguatan Samarinda sebagai hub logistik, konektivitas dan perdagangan regional-nasional; pengembangan pusat aglomerasi ekonomi dan industri dalam ekosistem Superhub Tri-City; peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia; serta penguatan infrastruktur dasar dan penataan permukiman perkotaan.

Selain itu, pembangunan Samarinda juga menghadapi tantangan kebencanaan dan lingkungan. Banjir menjadi salah satu risiko paling menonjol, disertai ancaman longsor, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem serta kekeringan. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan untuk membangun kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan memiliki sistem penanganan bencana yang terpadu.

Pada aspek sosial ekonomi, Samarinda memiliki potensi bonus demografi dengan sekitar 69,3 persen penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, namun sekaligus menuntut penyediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pelayanan perkotaan yang memadai.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu terus dijaga agar inklusif dan berkelanjutan juga menjadi perhatian. Transformasi ekonomi diarahkan agar mampu menangkap peluang yang muncul dari perkembangan IKN, sekaligus memperkuat peran tenaga kerja lokal, UMKM, serta sektor ekonomi produktif lainnya.

Di sisi lain, penguatan kemandirian fiskal menjadi tantangan tersendiri. Struktur pendapatan daerah masih lebih banyak ditopang transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan penguatan basis ekonomi daerah dan peningkatan kualitas belanja agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan kawasan IKN juga dinilai memiliki potensi menjadi pengungkit pembangunan daerah. Namun, optimalisasi program tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi rantai pasok lokal, pemerataan layanan serta monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

Bapperida juga mengidentifikasi tantangan strategis ke depan, mulai dari mengoptimalkan posisi Samarinda sebagai mitra IKN tanpa mengurangi daya dukung kota, mengendalikan pertumbuhan agar tidak memperbesar ketimpangan, meningkatkan kualitas infrastruktur, mengubah bonus demografi menjadi produktivitas ekonomi, menjaga kualitas lingkungan, memperkuat kemandirian fiskal, hingga menjadikan program nasional sebagai leverage pembangunan daerah.

Melalui pemetaan isu strategis tersebut, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Seluruh potensi dan tantangan tersebut menjadi bahan penting dalam merumuskan pembangunan Samarinda menuju kota yang maju, berdaya saing, layak huni dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Samarinda 2025–2029, “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”, yang dijabarkan melalui penguatan kualitas SDM, ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, infrastruktur berkualitas, kota layak huni, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, adaptif, berintegritas dan akuntabel.